nusakini.com--Dari awal, sikap pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan jadi Undang-Undang, sangat jelas. Pemerintah tak mentolerir adanya ormas yang anti Pancasila dan terang-terangan ingin mengganti ideologi negara. Maka, dalam revisi, itu tak bisa diganggu gugat.  

" Mengenai penerapannya, tak masalah, yang penting jangan ada ormas mengganti Pancasila. Itu saja. Kalau mereka ngikutin aturan enggak ada masalah. Asal enggak mengganti ideologi," Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (21/11). Soedarmo sendiri saat dihubungi sedang ada di Papua Barat, menemani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang sedang menghadiri acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua Barat.  

Menurut Soedarmo, idealnya DPR yang jadi inisiator revisi UU Ormas. Karena itu pemerintah dalam posisi menunggu, apa sikap resmi parlemen terkait revisi UU Ormas. Jika DPR sudah siap membahas, pemerintah tinggal mengikutinya.  

" Kalau mau dibahas siap, kalau mungkin prolegnas tahun depan ya monggo. Kita kan wait and see, terserah DPR," katanya.  

• Kajian Revisi UU Ormas Sudah Dilakukan
• Dalam Waktu Dekat, Pemerintah Belum Berencana Revisi UU Ormas
• Mendagri Sebut Ormas Radikal Bisa Dibubarkan, Asalkan...
• Kemendagri Inginkan Seluruh Ormas Terdaftar
• Ini Salah Satu Alasan Kemendagri Revisi UU Ormas

Terkait masukan dari partai, kata dia, hingga sekarang, baru Partai Demokrat yang sudah mengajukan draf usulannya. Soedarmo juga mengungkapkan, saat pertemuan dengan wakil dari Partai Demokrat, sempat dibahas mana saja ketentuan di UU Ormas yang harus dipertahankan dan yang bisa direvisi.  

" Dari awal disampaikan, kalau kemarin Demokrat bilang harus ditepati mana bisa kita. Yang bikin kita masa yang revisi kita," kata dia.  

Ditegaskan Soedarmo, idealnya DPR yang jadi inisiatir revisi UU Ormas. Karena akan lucu jika pemerintah juga yang mengambil insiatif revisi UU Ormas. Sementara pemerintah yang mengeluarkan Perppu.  

" Silahkan saja, pemerintah kan yang membuat Perppu. Kalau kita revisi sendiri lucu enggak. Sebagai inisiatifnya DPR. Tidak masalah kalau enggak masuk Prolegnas," ujarnya.  

Namun kata Soedarmo, yang ia dengar revisi UU Ormas tak masuk Prolegnas. Mungkin bisa disisipkan. Pemerintah menunggu apa sikap resmi dari parlemen.(p/ab)